(FWA 2025/10/24)Untuk membantu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan keluarga mereka mengatasi kesulitan, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) mempromosikan “Program Bantuan Hak Hukum bagi Pekerja Korban Kecelakaan Kerja dan Keluarga.” Mulai dari saat kecelakaan kerja terjadi, program ini menyediakan dukungan hukum yang lengkap, termasuk analisis awal penyebab kecelakaan kerja, konsultasi dengan pengacara profesional, pendampingan dalam proses penyelesaian damai (konsiliasi) dan mediasi, hingga bantuan litigasi. Hal ini memastikan bahwa pekerja korban kecelakaan kerja dan keluarga mereka bisa mendapatkan kompensasi dan ganti rugi yang layak mereka terima. Bagi pekerja migran, bantuan juru bahasa akan disediakan selama seluruh proses untuk memastikan komunikasi bebas hambatan dan agar mereka dapat menggunakan hak-hak hukum mereka.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam praktiknya, pekerja korban kecelakaan kerja dan keluarga mereka sering menghadapi tiga ketimpangan setelah kecelakaan terjadi: ketimpangan informasi, ketimpangan kekuasaan, dan ketimpangan sumber daya ekonomi. Asimetri informasi antara pemberi kerja dan pekerja, serta kurangnya bantuan khusus dari pengacara, sering kali menempatkan pekerja dalam posisi yang lemah karena kurangnya informasi yang benar. Konsultasi hukum sederhana yang saat ini disediakan oleh berbagai pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan kasus kecelakaan kerja yang kompleks, sehingga perlindungan terhadap kemampuan negosiasi dan hak-hak pekerja serta keluarga mereka tidak memadai.
Selain itu, sumber daya bantuan hukum yang ada saat ini memiliki batasan finansial (pemeriksaan kemampuan). Keluarga yang tiba-tiba kehilangan penopang ekonomi setelah kecelakaan tidak akan mampu membayar biaya bantuan hukum terkait. Hal ini menyebabkan rendahnya jumlah penyelesaian damai pada kasus kecelakaan kerja yang fatal, di mana sekitar 30% kasus diselesaikan dengan nilai di bawah NT$3 juta. Rendahnya tanggung jawab pemberi kerja atas kecelakaan kerja membuat mereka kurang memperhatikan pemeliharaan keselamatan kerja. Di samping itu, pekerja migran korban kecelakaan kerja juga sering terkendala oleh hambatan bahasa dan ketidakpahaman akan peraturan, sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan baik.
Untuk mengatasi kesulitan tersebut, program bantuan yang baru ini menyediakan hal-hal berikut setelah kecelakaan kerja terjadi:
- Informasi Cepat: Segera menyediakan tabel analisis awal pemeriksaan kecelakaan kerja kepada pekerja dan keluarganya, agar mereka dapat memahami proses terjadinya kecelakaan, mempersingkat waktu perolehan informasi, dan memperkuat ketersediaan bukti.
- Keahlian Hukum: Menyediakan konsultasi pengacara khusus, layanan pendampingan penyelesaian damai dan mediasi, sehingga pekerja dapat segera memperoleh bantuan hukum profesional setelah kecelakaan untuk menjamin hak-hak mereka, dan menghindari penerimaan kesepakatan damai atau mediasi yang merugikan secara terburu-buru. Selain itu, direncanakan untuk memasukkan prosedur arbitrase perselisihan perburuhan ke dalam cakupan bantuan hukum, agar pekerja dapat menyelesaikan sengketa kecelakaan kerja dengan cepat melalui prosedur arbitrase.
- Perluasan Bantuan Litigasi: Selain konten program bantuan litigasi pekerja yang saat ini disediakan melalui kerja sama antara Kementerian ini dan Yayasan Bantuan Hukum, program ini akan lebih lanjut melonggarkan persyaratan bagi pekerja yang mengalami cedera serius atau meninggal (beserta keluarganya) dengan membebaskan mereka dari pemeriksaan kemampuan finansial untuk segera menyediakan bantuan litigasi. Program ini juga akan memperluas cakupan bantuan untuk mencakup biaya-biaya yang diperlukan dalam proses pidana, dan merencanakan bantuan bagi keluarga pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja untuk membayarkan uang jaminan sita sementara (provisional attachment). Pada saat yang sama, akan diselenggarakan lokakarya bagi pengacara spesialis perburuhan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme dalam menangani kasus bantuan hukum.
- Bantuan Juru Bahasa Penuh: Menyediakan bantuan juru bahasa penuh bagi pekerja migran korban kecelakaan kerja di seluruh prosedur penyelesaian sengketa, memastikan pekerja migran dapat berkomunikasi tanpa hambatan dan secara efektif menggunakan hak-hak hukum mereka.
- Edukasi dan Pelatihan: Secara aktif mempromosikan edukasi dan sosialisasi hak-hak hukum kepada pemberi kerja dan pekerja, meningkatkan pemahaman kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban terkait pasca-kecelakaan kerja. Pelatihan terkait urusan pekerja korban kecelakaan kerja juga akan diselenggarakan bagi pengacara, mediator, dan personel layanan profesional kecelakaan kerja daerah (PAS) untuk meningkatkan layanan profesionalisme dalam perlindungan hak-hak pasca-kecelakaan kerja.
