(FWA 2025/12/7)Pada tanggal 7 Desember, kelompok sipil dan pekerja migran berkumpul di Taipei untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran guna menuntut pemerintah hapus batas masa kerja bagi pekerja migran kerah biru. Diselenggarakan oleh Migrant Empowerment Network in Taiwan (MENT), para demonstran berargumen bahwa batas saat ini—umumnya 12 tahun untuk pekerja industri dan 14 tahun untuk pengasuh—adalah kebijakan diskriminatif yang memaksa tenaga kerja terampil untuk meninggalkan Taiwan, yang memperburuk kekurangan tenaga kerja di negara ini.
Sejak Taiwan secara resmi mulai merekrut pekerja dari Asia Tenggara pada tahun 1992, pemerintah memandang mereka hanya sebagai “tenaga kerja tambahan” dengan batas awal dua tahun. Namun, menyadari bahwa Taiwan sangat membutuhkan tenaga kerja ini di tengah perubahan struktural—termasuk penurunan angka kelahiran, penuaan penduduk, menyusutnya angkatan kerja, dan berubahnya minat kerja generasi muda—pemerintah secara bertahap memperpanjang batas ini selama tiga dekade terakhir menjadi 12 atau 14 tahun saat ini. Terlepas dari ketergantungan ini, MENT menyoroti standar ganda yang mencolok: batas masa kerja bagi pekerja migran kerah putih telah dihapuskan sepenuhnya pada tahun 1997. Selama 28 tahun, pekerja kerah biru menghadapi hambatan sistemik yang tidak berlaku bagi rekan-rekan kerah putih mereka.
Pemerintah berpendapat bahwa “Program Mempekerjakan Pekerja Migran Jangka Panjang” (Long-term Retention of Skilled Foreign Workers Program), yang diluncurkan pada April 2022, menyelesaikan masalah ini dengan mengizinkan pekerja beralih status menjadi “Pekerja Teknis Tingkat Menengah” (PTTM), yang tidak memiliki batas waktu. Namun, kelompok advokasi mengkritik kebijakan ini karena cacat. Statistik menunjukkan bahwa setelah tiga setengah tahun, hanya 4,7% pekerja migran yang berhasil berubah status. MENT menekankan bahwa transisi ini sepenuhnya bergantung pada keputusan majikan, bukan pada hak pekerja. Dinamika ini membuat pekerja rentan terhadap tuntutan yang tidak masuk akal.
Para demonstran mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan untuk menyadari bahwa mempertahankan talenta memerlukan perubahan kebijakan yang nyata. Alih-alih mengandalkan sistem PTTM yang ibarat “menambal lubang besar dengan jaring”, pemerintah harus menghapus batas masa kerja sepenuhnya. Langkah ini tidak hanya akan mengakhiri praktik diskriminatif tetapi juga mengamankan tenaga kerja terampil yang penting bagi masa depan ekonomi Taiwan.
